KONTAN - https://www.kontan.co.id/
UNDANG-UNDANG BARU REFORMA AGRARIA RESMI DISAHKAN! Pemerintah kini mengatur pembatasan maksimum penguasaan dan kepemilikan tanah oleh perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam satu kelompok usaha.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria memuat aturan penting dalam Pasal 37 mengenai pembatasan penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah.
Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dengan target rasio gini tanah sebesar 0,30.
Namun, ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan:
Bagaimana aturan pembatasan lahan perusahaan?
Apakah perusahaan yang terafiliasi juga dihitung secara kumulatif?
Mengapa BUMN, BUMD, dan koperasi dikecualikan?
Berapa maksimal luas tanah yang boleh dikuasai perusahaan?
Bagaimana aturan khusus untuk pulau kecil dan kawasan pesisir?
Kapan batas maksimum kepemilikan lahan mulai ditetapkan?
Hingga saat ini, angka pasti batas maksimum lahan perusahaan masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan UU tersebut.
Simak pembahasan lengkapnya dalam video ini.
Menurut Anda, apakah pembatasan penguasaan lahan perusahaan bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan agraria di Indonesia?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar!
Jangan lupa LIKE, SHARE, dan SUBSCRIBE untuk mendapatkan berita terbaru seputar politik, ekonomi, kebijakan pemerintah, hukum, dan isu nasional.
#ReformaAgraria #UUReformaAgraria #Prabowo #Agraria #Pertanahan #PenguasaanLahan #PembatasanLahan #KebijakanPemerintah #BeritaNasional #BeritaTerkini #PetaniIndonesia #KetimpanganAgraria #BUMN #DPRRI #indonesia2026