KONTAN - https://www.kontan.co.id/
Rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah menuai kritik dari kalangan ekonom.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, kebijakan tersebut berpotensi menguntungkan segelintir pihak dan mempersempit peran swasta dalam perdagangan komoditas nasional.
Ia menduga ada praktik yang akan menguntungkan beberapa pihak saja, terutama yang memimpin badan tersebut.
Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki kemiripan dengan praktik Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada masa lalu yang memonopoli perdagangan cengkeh nasional.
Dalam praktik BPPC, kata Nailul, pelaku usaha tidak memiliki posisi tawar yang kuat ketika menjual komoditas kepada lembaga tersebut.
#ekspor #sda #bumn