Pemerintah diharapkan tidak melakukan tebang pilih atau diskriminatif dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Hal itu diungkapkan Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman.
Pernyataan Dicky tersebut untuk menanggapi penambahan kasus Covid-19 sebanyak lebih dari 5.000 kasus per hari dalam dua hari terakhir, yaitu Jumat (13/11/2020) dan Sabtu kemarin.
Menurutnya, penambahan kasus yang mencapai rekor baru di Indonesia itu disebabkan antara lain karena masih banyaknya keramaian atau kerumunan orang di tengah pandemi.
Dicky mengatakan, siapa saja, utamanya pemerintah, atau tokoh publik bertugas untuk mencegah keramaian massa. Dia berharap agar pemerintah benar-benar menyikapi secara serius kasus Covid-19 di Indonesia.
"Pengendalian atau pembatasan terhadap keramaian massa itu juga tidak boleh tebang pilih. Harus tegas. Tidak hanya melarang demo saja, termasuk juga pilkada itu dalam kategori keramaian ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11).
Dicky berpendapat, apabila pilkada tetap dilakukan pada Desember mendatang, bisa menjadi bom bunuh diri lonjakan kasus.
Efek dari adanya pilkada jika tetap dilakukan, akan terlihat pada 2021 ketika kasus semakin bertambah banyak per hari.
"Kita akan mengalami puncak yang panjang. Artinya, cepat atau lambat akan terjadi kematian yang tinggi dan tidak terhindarkan," ujarnya.
Tarik-tarikan kepentingan mungkin membuat bahaya pandemi Covid-19 jadi terabaikan. Tapi untuk kita, tentunya yang paling penting terhindar dari penularan Covid-19. Jadi ingat untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M : memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan memakai sabun.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
