Ketua Umum partai demokrasi indonesia perjuangan PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi ataupun masuk dalam koalisi pemerintah.
Presiden ke-5 RI itu menyatakan bahwa PDI-P akan berperan sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi.
Megawati menegaskan bahwa PDI-P akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat.
Namun, dia memastikan bahwa PDI-P akan bersikap tegas serta kritis jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah.
Megawati menekankan bahwa keberpihakan partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P) bukanlah soal berada di dalam atau di luar kekuasaan, melainkan soal konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan Bung Karno.
Dia mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dikerdilkan dengan perebutan kekuasaan antar elit politik.
Menurut Megawati, demokrasi sejati harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.
Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030 dalam Kongres ke-6 partai yang digelar sejak Jumat (1/8/2025) di Bali.
Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyebut bahwa seluruh peserta kongres secara bulat meminta agar Megawati segera dikukuhkan kembali bahkan sebelum sidang-sidang komisi dimulai.
Setelah pengukuhan, agenda kongres dilanjutkan dengan pembentukan komisi untuk menyusun rencana strategis dan rekomendasi partai ke depan.
PDIP juga telah menetapkan pengurus partai periode 2025–2030 sebagai berikut: