KONTAN - https://www.kontan.co.id/
DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026). Namun, undang-undang yang telah dibahas selama 18 tahun ini ternyata tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan dua alasan utama ketentuan tersebut tidak dimasukkan. Pertama, dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Kedua, UU Perampasan Aset merupakan aturan formil yang mengatur prosedur hukum acara, bukan aturan materiil yang memuat norma penghukuman.
Mengapa illicit enrichment menjadi isu penting dalam pemberantasan korupsi? Simak penjelasan lengkapnya!
#UUPerampasanAset #IllicitEnrichment #DPRRI #Habiburokhman #PemberantasanKorupsi #Korupsi #HartaPejabat #AsetKoruptor #HukumIndonesia #BeritaNasional