KONTAN - https://www.kontan.co.id/
DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026). Setelah melalui pembahasan selama 18 tahun, undang-undang ini akhirnya disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan terdapat 10 poin penting dalam UU Perampasan Aset. Cakupannya bukan hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, termasuk investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Aturan ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, hingga pengawasan independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Apa saja 10 poin penting tersebut? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini!
#UUPerampasanAset #PerampasanAset #DPRRI #PuanMaharani #Habiburokhman #Korupsi #InvestasiBodong #PemberantasanKorupsi #BeritaNasional #BeritaHariIni