Hasil Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Menolak Pilkada Lewat DPRD

KONTAN - https://www.kontan.co.id/

Sebuah wacana kembali mengemuka: pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Namun, bagaimana reaksi publik terhadap ide ini? Sebuah survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia, LSI Denny JA, yang dilakukan pada Oktober 2025, memberikan gambaran yang jelas.

Hasil survei mengejutkan: mayoritas publik menolak keras wacana pilkada dipilih DPRD. Sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau bahkan sangat tidak setuju. Angka ini menunjukkan penolakan yang masif dan sistemik dari masyarakat.

Penolakan ini tidak mengenal batas. Data menunjukkan bahwa penolakan datang dari berbagai segmen masyarakat, lintas gender, baik laki-laki maupun perempuan. Baik masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan juga sama-sama menolak.

Bahkan, masyarakat dari berbagai tingkat pendapatan pun turut serta dalam penolakan ini. Namun, menariknya, kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi justru menjadi segmen yang paling keras menolak wacana tersebut. Dari sisi generasi, Gen Z memimpin dengan angka penolakan tertinggi, mencapai 84 persen.

Generasi Milenial juga menunjukkan penolakan kuat sebesar 71,4 persen, diikuti oleh Generasi X dengan 60 persen, dan Baby Boomer dengan 63 persen. Ini membuktikan bahwa penolakan terhadap pilkada melalui DPRD bersifat lintas generasi dan sangat luas.

Survei ini sendiri dilakukan dengan metodologi yang teruji, melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada periode 19 hingga 20 Oktober 2025. Dengan jumlah responden sebanyak itu, hasilnya dianggap sangat representatif untuk menggambarkan pandangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Wacana pilkada melalui DPRD ini kembali mencuat setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar mekanisme pilkada di pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan ini disampaikan dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar pada awal Desember 2025.

Bahlil berpendapat bahwa pilkada melalui DPRD akan lebih praktis dan efisien, meskipun mengakui adanya pro dan kontra. Partai Gerindra, melalui Sekjen Sugiono, juga menyatakan dukungan terhadap usulan ini, dengan alasan efisiensi anggaran dibandingkan pilkada langsung.

Beberapa partai politik pendukung pemerintah lainnya juga dikabarkan menyiratkan dukungan serupa. Sementara itu, PDI Perjuangan, yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah, menyatakan akan membahas wacana ini dalam rapat kerja nasional mereka, dan sikap resmi partai akan bergantung pada hasil rapat tersebut.

Namun, di tengah ramainya dukungan dari beberapa partai politik, sejumlah lembaga justru menolak keras wacana ini. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat harus dipertahankan.

PSHK berargumen bahwa persoalan kualitas demokrasi dan mahalnya biaya pilkada bukanlah alasan untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Sebaliknya, ini adalah tanggung jawab elite politik untuk berbenah dan mereformasi partai politik agar lebih berintegritas dan demokratis.

PSHK menilai, tudingan bahwa pilkada langsung berbiaya tinggi dan rentan politik uang adalah bentuk pengecut dan manipulatif dari elite politik yang seolah melempar kesalahan kepada rakyat. Padahal, akar masalahnya justru terletak pada partai politik yang tidak berintegritas dan tidak mampu menjalankan fungsi pendidikan politiknya.

Senada dengan PSHK, Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, berpendapat bahwa mengembalikan pilkada ke parlemen hanya akan memindahkan praktik politik uang dari pemilih ke elite DPRD. Terlebih, dengan dominasi koalisi parlemen saat ini, risiko konsentrasi kekuasaan dan transaksi politik yang tertutup justru semakin besar.

Menurut Titi, solusi yang seharusnya ditempuh adalah reformasi pendanaan politik, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten. Bukan justru menghidupkan kembali model pilkada melalui DPRD yang terbukti mahal, elitis, dan sangat rawan praktik politik uang.

#kontantv #kontan #kontannews
________________________________________