Menkeu Lapor Presiden: Defisit APBN 2,78% Pendanaan Prioritas 2026 Disiapkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 telah seleai diaudit oleh DPR dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Menkeu menyampaikan di hadapan DPR RI pada Selasa, 22 Juli 2025. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga melaporkan kepada Presiden mengenai kinerja APBN 2025 hingga semester I, yang mencatatkan penerimaan dan belanja negara sesuai target, meski outlook defisit diperkirakan mencapai 2,78% terhadap PDB.

Menkeu turut menjelaskan arah kebijakan RAPBN 2026, termasuk finalisasi Nota Keuangan yang akan disampaikan Presiden pada 15 Agustus 2025 mendatang. Fokus anggaran tahun depan diarahkan pada program prioritas nasional, program makan gratis, koperasi merah-putih, layanan cek kesehatan gratis, perbaikan dan digitalisasi sekolah dasar dan menengah (dikdasmen), perbaikan sekolah dan madrasah, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan irigasi dan bendungan, serta penguatan pendidikan tinggi oleh Kementerian Ristek Dikti.

Presiden RI juga memberikan arahan untuk menjaga defisit tetap terkendali agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Di samping itu, reformasi struktural dan deregulasi terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak semata bergantung pada APBN, dengan mempermudah investasi, perdagangan, serta iklim usaha.

#kontan #kontannews #kontantv #kontannewmedia #newmedia #newmediakontan #SriMulyani #APBN2025 #RAPBN202 6#LKPP2024 #WTP #NotaKeuangan2026 #DefisitAnggaran #EkonomiIndonesia #DPRRI #KesehatanGratis #PendidikanDigital #KetahananPangan #Irigasi #Madrasah #Infrastruktur #Investasi #ReformasiStruktural #PertumbuhanEkonomi #Kemenkeu #PresidenRI