KONTAN - https://www.kontan.co.id/
Pemerintah Indonesia kini menggalakkan penguatan ekosistem ekonomi haji, sebuah langkah strategis untuk menekan aliran dana keluar negeri (cash outflow) yang selama ini mendominasi perputaran dana perhajian.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Langkah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan agar pengelolaan ekonomi haji tidak hanya berorientasi pada pelayanan ibadah, melainkan juga memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi dalam negeri.
Setiap musim haji, perputaran uang mencapai sekitar Rp 40 triliun, di mana 80% merupakan cash outflow. Dahnil menargetkan agar rasio cash outflow?cash inflow dapat berubah menjadi 50?50, sehingga setengah dari dana yang keluar dapat kembali masuk ke perekonomian nasional.
Strategi pertama yang diusulkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto adalah mendorong jamaah berbelanja di Arab Saudi menggunakan rupiah melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Dengan QRIS, transaksi tetap dapat dilakukan dalam mata uang rupiah, sehingga sebagian besar dana kembali ke sistem keuangan nasional dan cash outflow dapat ditekan secara signifikan.
Setiap tahun, sekitar 2,6 juta warga Indonesia berangkat umrah dan 221 ribu melaksanakan ibadah haji reguler, total hampir 3 juta orang. Jika penggunaan QRIS dioptimalkan, potensi pengurangan cash outflow akan sangat besar.
Selain sistem pembayaran, pemerintah juga menyoroti ketimpangan pariwisata antara Indonesia dan Arab Saudi. Saat 3 juta orang Indonesia bepergian ke Saudi, hanya sekitar 33 ribu wisatawan asal Timur Tengah yang datang ke Indonesia. Oleh karena itu, travel haji dan umrah didorong untuk menawarkan paket wisata Indonesia kepada pasar Timur Tengah, serta Kementerian Pariwisata diminta lebih agresif mempromosikan destinasi Indonesia di kawasan tersebut.
Optimalisasi maskapai nasional, seperti Garuda Indonesia, juga menjadi fokus. Garuda diharapkan membuka paket wisata kompetitif dan rute langsung ke destinasi unggulan di Tanah Air, sehingga meningkatkan arus wisatawan masuk dan memperkuat cash inflow.
Untuk mengoordinasikan semua upaya ini, Menko Airlangga akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Ekonomi Haji. Pokja akan melibatkan Kementerian Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, dan kementerian terkait lainnya.
Salah satu agenda utama Pokja adalah pembentukan pusat logistik berikat bagi komoditas ekspor ke Arab Saudi. Dengan menyalurkan barang melalui pusat logistik berikat, proses ekspor menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan tentunya menambah nilai ekonomi di dalam negeri.
Dahnil menegaskan bahwa orkestrasi ekosistem ekonomi haji harus dijalankan segera, bukan hanya agenda jangka menengah. Koordinasi lintas sektor—perdagangan, logistik, sistem pembayaran, hingga promosi pariwisata—merupakan kunci keberhasilan.
Dengan strategi terpadu ini, pemerintah berharap manfaat ekonomi dari ibadah haji dan umrah tidak hanya dinikmati oleh negara tujuan, melainkan juga memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional Indonesia.
#kontantv #kontan #kontannew
________________________________________