Harus Punya Koperasi Desa Agar Dana Desa Cair, 29.520 Gerai Koperasi Sudah Aktif

Pemerintah kabupaten dan kota kini berlomba-lomba mendirikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa. Data dashboard KDMP per Jumat 28 November 2025 pukul 10.11 WIB mencatat 82.857 koperasi sudah berbadan hukum, dengan 77.315 di antaranya memiliki akun Simkopdes sebagai microsite resmi. Lebih dari 22.000 koperasi sudah memiliki sedikitnya satu gerai dengan total 29.520 gerai aktif, dan hingga kini tercatat 100 permohonan pembiayaan dari 89 koperasi. Jawa Tengah menjadi pusat konsentrasi dana KDMP terbesar dengan alokasi Rp 25,7 triliun untuk 8.563 unit koperasi, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, dan Sumatra Utara, yang menurut Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang mencerminkan kesiapan pemda hingga level desa dalam mengelola program ini di tengah proyeksi belanja negara 2026 sekitar Rp 3.800 triliun dan penurunan transfer ke daerah menjadi Rp 693 triliun.

Langkah konkret terbaru tertuang dalam PMK 81 Tahun 2025 yang menyempurnakan PMK 108/2024 dan menegaskan bahwa dana desa wajib dialokasikan untuk pembentukan KDMP. Skemanya dipecah dalam dua tahap: tahap I sebesar 60% dari pagu dicairkan paling lambat Juni dengan syarat APBDes, surat kuasa pemindahbukuan, dan SK penerima BLT desa, sedangkan tahap II sebesar 40% baru bisa cair mulai April jika penyerapan tahap I minimal 60% dan rata-rata belanja 40%, lengkap dengan akta pendirian koperasi atau bukti dokumen ke notaris serta surat komitmen dukungan APBDes; bila syarat tidak dipenuhi hingga 17 September 2025, pencairan tahap II akan ditunda atau dialihkan ke program prioritas lain, sehingga muncul pertanyaan apakah desain insentif dan sanksi ini benar-benar akan mendorong semua desa serius membangun koperasi yang sehat, bukan sekadar memenuhi syarat administrasi demi cairnya dana desa?

#KoperasiMerahPutih #KoperasiDesa #DanaDesa #PMK81_2025 #EkonomiDesa #TransferKeDaerah #APBDes #KDMP #JawaTengah #KontanNews