UNDP dan UNICEF Respons Surat Permohonan Bantuan dari Pemprov Aceh

KONTAN - https://www.kontan.co.id/

UNDP Indonesia dan UNICEF langsung merespons surat permintaan bantuan yang dikirimkan oleh Pemprov Aceh.

Surat permintaan resmi dari Aceh itu diterima pada Minggu, 14 Desember 2025. Lalu segera dibalas melalui pernyataan tertulis Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025.

Dalam surat pernyataan tersebut, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella mengatakan, pihaknya sedang meninjau permintaan yang dimaksud.

Menurut Sara, saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak bencana.

Tak hanya UNDP, UNICEF Indonesia juga telah menerima surat dari Pemprov Aceh dan segera meresponsnya.

Dikutip dari surat pernyataan resmi lembaga tersebut, UNICEF saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.

Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, terutama sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.

UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tim UNICEF sendiri telah berada langsung di lokasi terdampak dan berkantor di Lapangan Aceh. Keberadaan mereka diperkuat dengan tambahan keahlian teknis untuk memastikan kesalahpahaman anak, termasuk perlindungan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Sara menyatakan, UNICEF siap memberikan dukungan lebih lanjut dengan tetap melakukan koordinasi yang erat dengan otoritas terkait.

Menurut Sara, pihaknya akan terus memantau situasi secara saksama dengan tetap terlibat aktif bersama dengan Pemerintah Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA membantah bahwa surat permintaan bantuan kepada pihak luar itu melangkahi presiden.

Menurutnya, keterlibatan lembaga dan relawan justru sangat diharapkan untuk memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan pasca bencana.

Hal ini karena masih ada kekurangan dalam penanganan dari Pemprov Aceh maupun pemerintah pusat.

Saat ini, terdapat sekitar 77 lembaga dengan 1.960 relawan yang berada di Aceh. Seluruhnya merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.

Keterlibatan mereka sangat berarti bagi masyarakat Aceh dan korban banjir mengingat bencana ini termasuk kejadian luar biasa yang jarang terjadi setelah tsunami.

Seperti diketahui, surat soal permintaan bantuan Aceh kepada dua lembaga yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menuai pro dan kontra.

Pemprov Aceh dinilai melangkahi kewenangan pemerintah pusat. Apalagi, banjir di Aceh belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, hal tersebut segera dibantah oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Dia menyebut, terdapat kekeliruan soal kabar permintaan bantuan yang dimaksud. Menurut Mualem, surat permintaan bantuan untuk Pemprov Aceh ditujukan ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan ke PBB.

#kontantv #kontan #kontannews
________________________________________