MK Tegaskan Wamen Tak Boleh Rangkap Jabatan? Lalu Nasib 24 Komisaris BUMN Ini Bagaimana?

KONTAN - https://www.kontan.co.id/ Lagi Rame Nih

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa wakil menteri merupakan pejabat negara. Putusan tersebut memunculkan perdebatan baru mengenai praktik rangkap jabatan wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN maupun anak usaha BUMN.

Saat ini, terdapat sekitar 24 wakil menteri yang diketahui menduduki posisi komisaris di berbagai perusahaan pelat merah. Lantas, apakah kondisi tersebut masih sesuai dengan ketentuan hukum? Apakah seluruh penugasan itu harus dievaluasi setelah putusan MK yang bersifat final dan mengikat?

Dalam episode Lagi Rame Nih, Pulina Nityakanti mengulas persoalan ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek hukum tata negara, prinsip Good Corporate Governance (GCG), independensi dewan komisaris, hingga dampaknya terhadap tata kelola BUMN dan kepercayaan investor.

Apakah rangkap jabatan justru memperkuat koordinasi antara pemerintah dan BUMN? Atau sebaliknya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan pengawasan perusahaan negara?

Saksikan pembahasan lengkapnya dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.

Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan isu-isu ekonomi, hukum, dan kebijakan publik lainnya.

_____________________________________________________________________
Yuk tonton program Lagi Rame di Kontan TV!

Program ini membahas isu-isu terkini dari berbagai sektor ekonomi, bisnis, hingga kebijakan publik dengan analisa tajam, data akurat, dan pandangan yang mencerahkan. Dipandu oleh tim redaksi berpengalaman, Lagi Rame menghadirkan perspektif berbeda di balik setiap peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Jangan lewatkan eksklusif hanya di Kontan TV, media terpercaya untuk ekonomi dan bisnis Indonesia.

#LagiRameNih #kontan #kontannews #kontantv
#MK #MahkamahKonstitusi #WakilMenteri #Wamen #BUMN #KomisarisBUMN #RangkapJabatan #GoodCorporateGovernance #GCG #TataKelola #Investasi #HukumIndonesia #Pemerintahan #Kabinet #EkonomiIndonesia #BadanUsahaMilikNegara #PulinaNityakanti #LagiRameNih #BeritaIndonesia #Analisis