Pemerintah dituntut lebih transparan dalam membuka estimasi belanja perpajakan terkait pemberian insentif pajak untuk restrukturisasi BUMN melalui PP Nomor 41 Tahun 2026. Kebijakan yang mencakup PPh final 0%, PPN tidak dipungut, dan penggunaan nilai buku ini ditujukan untuk menekan hambatan fiskal korporasi negara. Meski penting bagi efisiensi BUMN, pengamat ekonomi mengingatkan potensi hilangnya penerimaan negara secara permanen. Evaluasi kebijakan di masa mendatang diharapkan tidak hanya mengukur kelancaran administrasi, tetapi juga dampak nyatanya terhadap peningkatan produktivitas, profitabilitas, dan setoran dividen BUMN kepada kas negara.
#BUMN #PajakBUMN #RestrukturisasiBUMN #BPIDanantara #EkonomiIndonesia #KebijakanFiskal #PenerimaanNegara
#kontantv #kontan #kontannews
_________________________________________