Pandora Papers seret nama raja dan pejabat-pejabat negara

Lima tahun setelah Panama Papers, kini muncul Pandora Papers. Dokumen berisi 11,9 juta catatan simpanan kekayaan rahasia para pemimpin dunia itu telah meresahkan orang di berbagai belahan dunia, termasuk Pakistan dan Yordania.

Senin (4/10), oposisi Pakistan meminta Perdana Menteri Imran Khan untuk memerintahkan para pejabat yang disebutkan dalam dokumen, mengundurkan diri dan menghadapi penyelidikan.

Minggu (3/10) The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menerbitkan berita dari 2,94 terabyte dokumen yang mereka sebut Pandora Papers. Tidak seperti Panama Papers yang berasal dari bocornya dokumen satu perusahaan law firm yaitu Mossack Fonseca, Pandora papers berasal dari 14 agen yang beroperasi di 38 yurisdiksi negara suaka pajak.

ICIJ mengatakan Pandora Papers itu telah mengungkap keterlibatan sekitar 35 pemimpin negara baik yang masih menjabat maupun sudah tidak menjabat lagi. Dokumen ini juga melibatkan lebih dari 330 politisi dan pejabat di 91 negara dan wilayah terkait dengan rahasia kekayaan.

Dari nama-nama yang diungkapkan dalam laporan ICIJ, lebih dari 700 adalah Warga Pakistan. "Termasuk beberapa anggota kabinet Khan," kata mitra Pakistan dari ICIJ.

Menurut pemberitaan Reuters yang lain, Pandora Papers tak hanya meresahkan Pakistan tetapi juga Yordania. Dokumen yang bocor itu, muncul saat Warga Yordania semakin kecewa dengan penguasanya.

Menurut Pandora Papers,Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein diduga telah menggunakan rekening luar negeri untuk menghabiskan lebih dari US$ 100 juta untuk membeli rumah mewah di Inggris dan Amerika Serikat.

Pihak istana mengatakan tuduhan yang dibuat Pandora Papers bersifat politis. Dokumen yang bocor itu dirancang untuk menargetkan kredibilitas dan peran penting Raja Abdullah secara regional dan internasional.

Temuan dari Pandora Papers ini tentu akan terus berkembang, karena ICIJ masih terus membongkar tumpukan dokumen Pandora Papers. Banyaknya sumber bocoran, membuat dokumen-dokumen datang dengan berbagai bahasa dan sistem pengarsipan yang berbeda.

Dari 330 politisi yang masuk dalam Pandora Paper, paling banyak berasal dari Ukraina yaitu 38 orang. Rusia menempati urutan kedua dengan 19 politisinya. Di Indonesia sendiri ada 2 politisi yang masuk dalam Pandora Papers. Mengutip tempo.co yang menjadi rekanan ICIJ di Indonesia, kedua politisi itu adalah Airlangga Hartarto dan Luhut B Pandjaitan. Tapi keduanya membantah tudingan dari dokumen Pandora Papers.

Nama-nama yang ada dalam Pandora Papers ini biasanya memang orang-orang kaya yang mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Pendirian perusahaan di negara suaka pajak memang belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Namun pendirian perusahaan dapat digunakan untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah dan tentu saja berpotensi mengurangi penerimaan negara dari pajak.

#KontanTv #PandoraPapers #CatatanSimpananKekayaanRahasiaParaPemimpinDunia