BREAKING NEWS! Pemerintah Siapkan 8 Paket Ekonomi Baru

https://youtu.be/xWf1ufAYWR4 JAKARTA– Pemerintah meluncurkan delapan paket kebijakan ekonomi baru yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor padat karya, serta mempercepat penyerapan tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, program ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan ekonomi agar mesin pertumbuhan swasta dan pemerintah bisa berjalan beriringan.

Paket pertama adalah program magang untuk lulusan perguruan tinggi dengan kriteria maksimal satu tahun setelah lulus. Program ini menargetkan 20 ribu peserta yang akan ditempatkan sesuai kebutuhan industri. Selama enam bulan, peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP). Pemerintah menyiapkan anggaran Rp198 miliar.

PPh Ditanggung Pemerintah

Kebijakan kedua, pemerintah memperluas fasilitas PPh ditanggung pemerintah (DTP) yang sebelumnya berlaku untuk sektor padat karya, kini mencakup juga sektor pariwisata dan perhotelan/restoran/kafe (horeka). Program ini menargetkan 552 ribu pekerja dengan total insentif Rp120 miliar untuk tiga bulan.

Pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras per bulan selama Oktober–November 2025. Program ini akan dievaluasi pada Desember, dengan total anggaran Rp7 triliun.

Untuk pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk pengemudi ojek online, pemerintah menanggung 50% iuran JKK dan JKM bagi 731 ribu pekerja, dengan kebutuhan dana Rp36 miliar melalui BPJS Ketenagakerjaan. Santunan kematian yang diberikan mencapai Rp42 juta per ahli waris.

Selain itu, BPJS Naker menyiapkan layanan tambahan berupa kredit perumahan dengan bunga lebih rendah, dari sebelumnya BI rate +6% menjadi BI rate 4%, dengan plafon Rp150 miliar untuk developer. Sedangkan untuk KPR pekerja dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3% Tahun ini ditargetkan 1.000 penerima manfaat.

Pemerintah juga mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem OSS. Targetnya naik dari 50 kabupaten/kota menjadi 170 kecamatan. Dengan biaya Rp3,5 miliar per RDTR, total kebutuhan mencapai Rp1 triliun. Pilot project sudah berjalan di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Manado, dan Makassar.

Paket berikutnya adalah perpanjangan fasilitas tarif PPh Final UMKM 0,5% bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Kepastian berlaku sampai 2029 dengan alokasi anggaran Rp2 triliun pada 2025.

Selain itu, fasilitas PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata juga diperpanjang hingga tahun depan, dengan nilai Rp480 miliar untuk gaji di bawah Rp10 juta.

Diskon JKK dan JKM tidak hanya untuk pengemudi ojol, tetapi juga diperluas ke sektor pertanian dengan target 9,9 juta pekerja.

Pemerintah juga menyiapkan program khusus penyerap tenaga kerja, meliputi:

Koperasi Desa (Kopdes): target 1 juta pekerja pada Desember 2025
ampung Nelayan:pembangunan 100 desa dengan 200 ribu lapangan kerja jangka panjang
ambak Pantura: modernisasi tambak dan kapal nelayan baru 30–150 GT
erkebunan Rakyat: seluas 870 ribu hektare untuk komoditas tebu, kakao, mete, dan pala, dengan serapan hingga 1,6 juta tenaga kerja.

Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah telah memindahkan Rp200 triliun dana dari Bank Indonesia ke perbankan umum. Tujuannya, agar bank bisa lebih agresif menyalurkan kredit dan menekan suku bunga pinjaman.

“Kalau dana itu hanya diam di Bank Sentral, ekonomi tidak bergerak. Dengan ditempatkan di bank umum, dana akan berputar di perekonomian. Tidak ada term enam bulan, dana itu akan terus ada di sistem,” kata Purbaya.

Menurutnya, langkah ini akan menurunkan biaya dana (cost of fund) dan mendorong bunga pinjaman lebih rendah, sehingga mendukung percepatan program prioritas presiden
Meski menyiapkan dana Rp16 triliun hanya untuk 2025, pemerintah memastikan defisit APBN tidak melebar. “Ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran. Tahun lalu ada sisa sehingga bisa dipakai, tanpa menambah defisit signifikan,” ujar Purbaya.

Pemerintah optimistis, dengan kombinasi belanja negara, insentif pajak, dan peran swasta, pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat.

#kontantv #kontan #kontannews #kontannewmedia #newmediakontan #newmedia #EkonomiIndonesia #PaketEkonomi #PurbayaYudhiSadewa #PertumbuhanEkonomi #LapanganKerja #ProgramMagang #BantuanPangan #UMKM #BPJSKetenagakerjaan #APBN2025