KONTAN - https://www.kontan.co.id/
Penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2027 dipastikan menggunakan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, ada satu hal yang belum diterapkan, yakni survei kebutuhan hidup layak atau KHL.
Kemnaker menjelaskan, survei KHL belum dapat dilakukan pada 2026 karena aturan baru terbit pada November dan anggaran survei belum tersedia. Pemerintah memastikan hasil survei tersebut baru akan digunakan sebagai pertimbangan penetapan UMP 2028.
Lantas, bagaimana formula penghitungan UMP 2027? Dan apa sanksi bagi perusahaan yang membayar gaji di bawah upah minimum?
#UMP2027 #UpahMinimum #Kemnaker #KebutuhanHidupLayak #KHL #UpahMinimumProvinsi #AturanKetenagakerjaan #Buruh #Pekerja #ekonomiindonesia