KONTAN - https://www.kontan.co.id/
Aturan hak pensiun presiden dan wakil presiden resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga pemohon meminta Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 diubah karena dinilai belum mengatur secara tegas perbedaan pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat.
Dalam permohonannya, mereka mengusulkan sejumlah kriteria yang dapat membuat mantan presiden atau wakil presiden diberhentikan tidak dengan hormat, mulai dari tindak pidana kejahatan jabatan, pelanggaran sumpah jabatan, hingga perbuatan tercela.
Akankah aturan hak pensiun presiden dan wakil presiden berubah? Simak perkembangan gugatan ini di Mahkamah Konstitusi.
#pensiunpresiden #mahkamahkonstitusi #mk #presiden #wakilpresiden #uu1978 #gugatankeMK #hukumindonesia #politikindonesia #beritaterkini