Pemerintah terus menggodok aturan hapus tagih kredit UMKM.
Terbaru, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan tambahan potensi nilai hapus tagih mencapai Rp 10,96 triliun.
Hapus tagih tersebut berasal dari pengusaha UMKM yang terdampak bencana gempa bumi 2006 dan pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kamis 23 November 2023.
Khusus akibat bencana gempa bumi 2006 senilai Rp 30,22 miliar dengan 11 debitur.
Adapun, pandemi Covid-19 menyumbang outstanding Rp 10,93 triliun dari sekitar 170,5 juta debitur.
Untuk hapus tagih tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM salah satu syaratnya adalah piutang telah macet dengan masuk dalam golongan lima dan sudah dilakukan hapus buku.
Minimal usia hapus buku sekitar 10 tahun.
Usul lainnya, debitur sudah membayar angsuran pertama dengan batas maksimal pinjaman Rp 500 juta.
Selain itu, tidak ada agunan bernilai uang untuk dijual.
Kemudian, debitur sudah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris.
Teten berharap, aturan hapus tagih kredit dapat membantu debitur untuk mengajukan kredit kembali.
Dengan begitu, bisa mendorong porsi kredit UMKM mencapai 30% dari total kredit.
"Saat ini baru 21%, malu sama Korea Selatan yang sudah capai 90% kredit UMKM-nya," ujar Teten.
#kontantv #hapus #tagih #umkm #kredit #kemenkopukm
