Pemerintah Harus Efisiensi Anggaran MBG: Risiko Kebocoran Hingga Dampak Ekonomi Minim

KONTAN - https://www.kontan.co.id/

Anggaran Rp 335 triliun untuk satu program makanan gratis terdengar menggiurkan, tapi apa benarnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerakkan ekonomi Indonesia?

Center of Economic and Law Studies (Celios) akan menganalisis angka PDB, tenaga kerja, sampai potensi korupsi dari MBG.

Celios mencatat bahwa alokasi MBG naik drastis: Rp 14 triliun di 2024, Rp 51,5 triliun di 2025, dan melonjak ke Rp 335 triliun pada APBN 2026. Namun, efeknya terhadap Produk Domestik Bruto hanya 0,06?% atau setara Rp 14 triliun.

Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menegaskan angka itu sangat kecil dibandingkan dana yang dikeluarkan. Tidak masuk akal kalau diklaim MBG menggerakkan ekonomi daerah.

Menurut Huda, MBG hanya menggeser pola konsumsi. Sebelumnya masyarakat membeli makanan sendiri; kini pemerintah yang membelinya. Jadi tidak ada permintaan baru yang tercipta. Ini disebut efek substitusi – uang berpindah tangan, bukan menambah nilai produksi.

Program ini memang menyerap tenaga kerja lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tapi di sisi lain mengurangi lapangan kerja di sektor informal. Pedagang kantin sekolah, warung sekitar sekolah, bahkan UMKM kecil kehilangan pasar.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menambahkan, efek substitusi ini membuat klaim penciptaan lapangan kerja jauh dari realita.

Gaji pekerja MBG umumnya di bawah PTKP, sehingga PPh?21 hampir nihil. Selain itu, bahan makanan pokok tidak dikenakan PPN, sehingga kontribusi pajak tambahan sangat terbatas. Bahkan, banyak transaksi dalam rantai pasok MBG tidak terdokumentasi formal, menyulitkan optimalisasi penerimaan pajak.

Celios mengingatkan, alokasi dana sebesar itu tanpa pengawasan ketat dapat menjadi ladang korupsi. Praktik korupsi dapat muncul lewat pengadaan bahan baku yang langsung ke produsen besar, meninggalkan pelaku usaha kecil. Tanpa transparansi, potensi kebocoran dana semakin besar.

Bhima berargumen bahwa dana Rp 335 triliun sebaiknya dialokasikan ke sektor dengan daya ungkit lebih tinggi, misalnya subsidi energi atau peningkatan daya saing industri manufaktur yang menyumbang sekitar 30?% penerimaan pajak. Dengan cara ini, multiplier effect akan lebih terasa.

Jika MBG tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, atau peningkatan penerimaan pajak, maka anggaran tersebut menjadi beban fiskal tanpa manfaat signifikan. Di tengah tantangan defisit dan kebutuhan investasi infrastruktur, efisiensi anggaran menjadi kunci.

#kontantv #kontan #kontannews
________________________________________