KONTAN - https://www.kontan.co.id/
DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026. Salah satu ketentuannya mengatur pemblokiran dan penyitaan aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri.
Menariknya, jika permintaan penyitaan ke negara lain ditolak, penyidik dapat memblokir atau menyita aset pengganti di Indonesia dengan nilai setara, sesuai mekanisme dan izin pengadilan.
UU ini juga mencakup tujuh kelompok tindak pidana, mulai dari korupsi, narkotika, terorisme, hingga penipuan digital. Bagaimana aturan lengkapnya? Simak penjelasannya!
#UUPerampasanAset #PerampasanAset #Korupsi #AsetKoruptor #DPRRI #HukumIndonesia #PemberantasanKorupsi #BeritaNasional #PenegakanHukum #PolitikIndonesia