Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai memproses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.
Dalam rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, seluruh fraksi, dan kelompok DPD, MPR memutuskan empat langkah penting untuk proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pertama, rapat paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Kedua, pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta penyampaian dua nama calon Wakil Presiden yang selanjutnya akan diverifikasi.
Ketiga, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu unsur pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon Wakil Presiden.
Keempat, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang melibatkan unsur fraksi-fraksi di MPR dan DPD serta diketuai tiga Wakil Ketua MPR.
Terkait asal-usul dua nama calon, pimpinan MPR menjelaskan bahwa UUD 1945 mengatur Presiden mengusulkan dua nama, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik asal-usul calon tersebut.
Kini, proses pengisian jabatan Wakil Presiden memasuki tahap awal. Publik menanti dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo serta bagaimana proses pemilihan hingga pelantikan berlangsung.
Narasi: Syamsul Ashar
Sumber: TVR Parlemen
#MPRRI #WakilPresiden #WapresRI #PrabowoSubianto #GibranRakabumingRaka #PolitikIndonesia #BeritaPolitik #Parlemen #DPRRI #DPDRI #Senayan #PemilihanWapres #PelantikanWapres #Konstitusi #UUD1945 #BeritaTerkini #KONTAN #KONTANTV