Kang Dedi Mulyadi Desak Perubahan Skema Bagi Hasil Pusat Daerah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuntut pemerintah pusat untuk mengubah pola pembagian dana transfer dan dana bagi hasil yang dia nilai merugikan warga Jawa Barat.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kang Dedi menyoroti bahwa skema saat ini berbasis jumlah kabupaten/kota, bukan jumlah penduduk. Akibatnya, meski jumlah penduduk Jabar paling banyak di Indonesia, dana yang diterima justru lebih kecil dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Tengah.

Ia juga menyoroti pembagian PPh Pasal 21 yang menurutnya tidak adil karena berdasarkan domisili perusahaan, bukan domisili para pekerja. Hal ini membuat Jawa Barat menanggung beban besar tanpa mendapat proporsi dana yang setara.

Simak pernyataan lengkap Kang Dedi soal ketimpangan anggaran pusat ke daerah hanya di video ini!

Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk update kebijakan daerah dan nasional terkini.

#DediMulyadi #KangDedi #JawaBarat #DanaTransferDaerah #KeuanganDaerah #PPh21 #KebijakanFiskal #PemerataanAnggaran #KomisiIIDPR #BeritaJabar