Dulu Tegas Tolak APBN untuk Whoosh, Kini Purbaya Melunak?

KONTAN - https://www.kontan.co.id/

Polemik utang kereta cepat Whoosh memasuki babak baru seiring turun tangannya Presiden Prabowo Subianto menangani masalah ini.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan menyelesaikan masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pernyataan presiden itu sekaligus mengindikaskan bahwa APBN akan ikut turun tangan menangani utang Whoosh.

Hal ini terlihat dari perubahan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya yang sebelumnya menolak terlibat dalam pembahasan utang Whoosh, kini justru minta dilibatkan.

Ia berharap ikut dilibatkan dalam negosiasi restukturisasi utang Whoosh dengan Cina guna memastikan keuangan negara tak mengalami kerugian yang besar.

Namun, secara pribadi, Purbaya mengaku tetap tak ingin utang Whoosh ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Namun, ia tetap menyerahkan keputusan kepada pemimpin tertinggi, yakni Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Purbaya, sampai saat ini Pemerintah masih mengkaji skema penanganan utang kereta cepat.

Berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan, pemerintah bakal menanggung infrastruktur Whoosh, sedangkan Danantara akan menangani operasional atau sarana kereta. Meski demikian, belum ada keputusan final soal skema tersebut.

Sebelumnya pada Oktober lalu, Purbaya menegaskan dirinya menolak mentah-mentah bila pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh menggunakan APBN.

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN.

Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara.

Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek Whoosh, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang merupakan BUMN.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara.

Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp 80 triliun. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target APBN sebesar Rp 513,6 triliun.

Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.

Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang terlibat. Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.

Terbukti, setelah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul, yakni PT KCIC harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.

Jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Total investasi tersebut sudah menghitung tambahan biaya akibat pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai 1,2 miliar dollar AS. Namun bunga utang tambahan ini lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

#kontantv #kontan #kontannews #whoosh #keretacepat #kcic #purbaya #danantara
________________________________________