KONTAN - https://www.kontan.co.id/
Pelaku usaha menyambut langkah pemerintah memperluas penggunaan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) ke segmen rumah tangga. Pemerintah sedang uji coba tabung untuk melakukan substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram (kg).
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menyatakan bahwa pelaku usaha melihat wacana substitusi LPG tabung 3 kg ke CNG sebagai langkah yang menarik untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah ini dapat mengurangi ketergantungan impor LPG dengan mendorong pemanfaatan gas bumi domestik yang selama ini masih belum optimal.
Anggawira menjelaskan, ekosistem usaha CNG di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Pelaku usaha di sektor ini sudah berkembang lebih dari 15 tahun, mulai dari penyediaan gas, infrastruktur mother-daughter station, transportasi gas, hingga teknologi converter dan storage.
Menurut Anggawira, sudah cukup banyak badan usaha nasional yang memiliki pengalaman melayani sektor industri, transportasi, hingga komersial atau hotel, restoran, dan kafe (horeka). Hanya saja, Anggawira menegaskan bahwa pelaku usaha membutuhkan kepastian regulasi dan peta jalan (roadmap) jangka panjang.
Dunia usaha pada prinsipnya siap berpartisipasi, sepanjang ada konsistensi kebijakan dan kepastian roadmap jangka panjang dari pemerintah. Ini penting agar investasi infrastruktur yang sifatnya capital intensive bisa memiliki kepastian demand dan keekonomian.
Dari sisi keekonomian, Anggawira menyatakan bahwa secara teoritis CNG bisa lebih kompetitif dibandingkan LPG. Sebab, bahan baku CNG berasal dari gas domestik, sementara LPG masih sangat bergantung pada impor.
Ketika harga minyak dunia dan kurs naik, beban subsidi LPG ikut meningkat. Dalam konteks ini, CNG berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan subsidi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski begitu, Anggawira menjelaskan bahwa implementasi substitusi LPG ke CNG 3 kg mesti memperhatikan sejumlah faktor. Pertama, infrastruktur distribusi dan filling station harus diperluas dan merata.
Kedua, standardisasi tabung, sistem keamanan, dan quality control harus jelas. Ketiga, skema subsidi dan harga gas hulu perlu dijaga agar tetap kompetitif. Keempat, edukasi masyarakat, karena karakter penggunaan CNG berbeda dengan LPG.
Kelima, Anggawira menegaskan perlu ada pilot project yang matang sebelum implementasi masif nasional.
Dunia usaha siap masuk dan berinvestasi apabila terdapat kepastian arah kebijakan dalam jangka panjang sehingga ekosistem bisnisnya dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquid & Compressed Natural Gas Indonesia (APLCNGI) Dian Kuncoro turut menyoroti bahwa pelaku usaha membutuhkan kepastian kebijakan dan regulasi dari pemerintah.
Pihaknya berharap konsistensi dari kebijakan pemerintah yang akan kita jalankan ini. Jadi pengusaha pun sudah pasti untuk investasinya.
Dian sebelumnya menggambarkan bahwa rata-rata harga jual CNG untuk segmen industri mencapai sekitar Rp 8.000 - Rp 10.000 per meter kubik (m³). Sedangkan untuk segmen komersial sekitar Rp 11.000 - Rp 15.000 per m³. Rentang harga CNG tergantung dari volume dan jarak.
Sementara harga CNG untuk transportasi dibanderol sebesar Rp 4.500 per liter setara pertalite (lsp). Dengan asumsi harga tersebut, rata-rata harga CNG bisa lebih murah sekitar 10% - 30% dibandingkan LPG.
Hanya saja, pengembangan CNG masih terkendala kesenjangan infrastruktur pipa gas, jumlah mother station, serta infrastruktur penyaluran.
Penyebaran penggunaan CNG sangat bergantung pada keberadaan pipa gas utama sebagai sumber mother station dan konsentrasi kawasan industri. Saat ini, penggunaan CNG masih terpusat di Pulau Jawa dan sebagian kecil Sumatra.
#kontantv #kontan #kontannews
_________________________________________