KPK Soroti Masalah Tata Kelola Tambang, Ini Temuan & Rekomendasinya
KPK Soroti Masalah Tata Kelola Tambang, Ini Temuan & Rekomendasinya
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan berbagai permasalahan di sektor pertambangan yang telah dikaji lembaganya sejak 2009. Mulai dari tumpang tindih perizinan, penambangan tanpa IUP, hingga ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, usai pertemuan lintas kementerian membahas tata kelola sektor pertambangan, khususnya nikel.
Kajian KPK juga mendorong lahirnya sistem seperti SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara), yang disebut berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Rp9 triliun pada 2013 menjadi Rp14 triliun.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia telah berkurang drastis dari 12.500 menjadi hanya 4.250 izin. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama KPK terkait pembenahan tata kelola sektor pertambangan.
Penertiban izin ini merupakan hasil kolaborasi panjang antara Kementerian ESDM dan KPK sejak 2009, yang kini diperkuat dengan peluncuran sistem data Minerba One Map Data (MODI).
#ESDM #IzinTambang #Minerba #MODI #TriWinarno #KPK #TataKelolaTambang #PertambanganIndonesia ##BeritaESDM #TambangLegal #kontan #kontannews #kontantv #kontannewmedia #newmedia #newmediakontan #KPK #TataKelolaTambang #PertambanganNikel #IUP #SetyoBudiyanto #Simbara #PNBP #ESDM #KPK2025 #BeritaTambang #TambangIndonesia
