Yusril Akui Wacana Pilkada Lewat DPRD Mulai Berkembang

KONTAN - https://www.kontan.co.id/

Wacana mengenai pemilihan kepala daerah atau Pilkada kembali mengemuka, kali ini beredar kabar bahwa pemilihan tersebut mungkin akan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, bukan lagi secara langsung oleh rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengakui bahwa wacana ini memang sedang berkembang di masyarakat.

Namun, Yusril menyatakan belum mengetahui secara rinci detail mengenai rencana ini. Ia menekankan bahwa informasi lengkapnya akan dibahas lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pemerintah sendiri, menurut Yusril, belum memiliki gambaran detail mengenai arah perubahan Undang-Undang Pilkada ke depan. Ia menyarankan publik untuk terus mengikuti perkembangan pembahasan di DPR.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memang telah memberikan arahan terkait pengaturan pemilu di masa depan, termasuk pemisahan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah.

Usulan Pilkada melalui DPRD ini sendiri sebelumnya telah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara eksplisit mengusulkan agar mekanisme Pilkada di pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan ini disampaikan saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar.

Bahlil berpendapat, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa jadi lebih efisien dan mengurangi kerumitan, meskipun ia mengakui usulan ini menuai pro dan kontra serta memerlukan kajian mendalam.

Menariknya, Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan ini. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengonfirmasi bahwa partainya mendukung rencana Pilkada oleh DPRD baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional atau PAN, melalui Wakil Ketua Umumnya Eddy Soeparno, mengakui bahwa Pilkada via DPRD berpotensi mengurangi hak rakyat untuk memilih secara langsung.

Namun, Eddy Soeparno menilai usulan ini tetap layak dipertimbangkan. Ia melihat adanya potensi peningkatan intensitas politik uang, politik dinasti, dan politik identitas yang besar ketika Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

#kontantv #kontan #kontannews
________________________________________