Indeks demokrasi melemah, revisi UU ITE sebaiknya bukan basa-basi


Kamis, 25 Februari 2021 | 00:09 WIB | dilihat

Rencana Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disambut baik oleh DPR RI.



Meski belum ada usulan resmi, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyebut UU nomor 19 tahun 2016 itu layak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. UU tersebut dinilai kerap menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya.



UU ITE dinilai memicu aksi saling lapor akibat penggunaan media sosial. Hal ini juga disebabkan adanya pasal dalam beleid tersebut yang dianggap multi-tafsir.



Senada, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago berharap rencana revisi UU ITE tak hanya basa-basi politik.



Revisi UU tersebut dinilai penting di tengah merosotnya indeks demokrasi Indonesia di tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU).



#KONTANTV #UUITE #RevisiUUITE



Video Terkait
Video Lainnya
Logo Kontan
2018 © Kontan.co.id All rights reserved