Media Asing Soroti Pencekalan Victor Hartono: Antara Penegakan Hukum dan Politik

Sejumlah media internasional menyoroti pencekalan CEO Djarum Group, Victor Hartono, yang dilarang bepergian ke luar negeri sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 terkait penyelidikan dugaan manipulasi kewajiban pajak perusahaan. Selain Victor, empat nama lain turut masuk daftar cegah, termasuk mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, beberapa pejabat, dan konsultan pajak. Kejaksaan Agung menyebut langkah ini diperlukan agar para pihak tetap tersedia selama proses penyidikan. Juru bicara Djarum, Budi Darmawan, menegaskan keluarga Hartono menghormati dan akan mematuhi seluruh proses hukum. The Straits Times melaporkan, Victor baru mengetahui status pencekalan saat tiba di Bandara Soekarno Hatta sepulang dari Jepang, ketika gerbang imigrasi otomatis menampilkan tanda merah dan ia kemudian diberi tahu langsung oleh pejabat Kejaksaan Agung.

Kasus ini juga memantik sorotan politik. Analis Universitas Indonesia, Dr. Boni Hargens, menilai pencekalan tersebut menempatkan keluarga Hartono yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo di bawah lampu sorot publik, dan bisa dipersepsikan sebagai bagian dari upaya pemerintahan baru mengikis sisa pengaruh kekuasaan terhadap loyalis era sebelumnya. Pemerintahan Jokowi yang dikenal ramah terhadap dunia usaha disebut memberi sejumlah kemudahan bagi Grup Djarum, termasuk perpanjangan masa sewa hotel besar di pusat Jakarta yang pernah dipersoalkan BPK. Di sisi lain, hubungan Jokowi dan Prabowo yang dulu rival kini berada dalam konfigurasi baru setelah Prabowo naik ke kursi presiden dan mengganti sejumlah pejabat warisan kabinet lama. Dalam konteks ini, pencekalan Victor Hartono tidak hanya soal penegakan hukum pajak, tetapi juga dibaca sebagian pengamat sebagai babak baru dinamika relasi bisnis dan kekuasaan di Indonesia. Apakah kasus ini akan berhenti di ranah teknis perpajakan, atau berkembang menjadi simbol pergeseran keseimbangan politik dan ekonomi nasional?

#VictorHartono #DjarumGroup #Pajak #KejaksaanAgung #HartonoFamily #Jokowi #PrabowoSubianto #PolitikIndonesia #BisnisIndonesia #KontanNews