KONTAN -
https://www.kontan.co.id/
Pada Rabu (29/5/2024), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengutarakan kecemasannya akan peraturan baru yang diterapkan oleh penjaga pantai China.
Aturan itu dapat mengakibatkan penahanan orang asing di Laut China Selatan.
Menurut Marcos, aturan ini merupakan suatu eskalasi dan sangat "mengkhawatirkan".
Mengutip Reuters, China yang memiliki sengketa kedaulatan maritim dengan Filipina dan negara-negara lain, mengeluarkan peraturan baru yang berlaku efektif pada tanggal 15 Juni 2024.
Aturan itu akan menegakkan undang-undang penjaga pantai tahun 2021 dan mengizinkan penahanan orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran.
"Kebijakan baru yang mengancam akan menahan warga negara kita sendiri, itu berbeda. Itu justru memperburuk situasi," kata Marcos.
Dia menambahkan, Filipina akan menggunakan titik kontak mana pun dengan China untuk menghentikan tindakan agresif dan mengizinkan nelayan Filipina menangkap ikan di Laut China Selatan.
Jika tindakan agresif dapat dikelola, kata Marcos, maka semua pihak dapat menjalankan bisnis dengan cara yang damai.
China secara rutin menuduh kapal-kapal melakukan pelanggaran di wilayah Laut China Selatan yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif negara tetangganya.
Menurut Kementerian Luar Negeri China pada hari Rabu (29/5/2024), aturan tersebut bertujuan untuk membakukan penegakan hukum dan menegakkan ketertiban maritim dengan lebih baik.
“Tidak perlu ada individu atau entitas yang khawatir selama tidak ada perilaku ilegal,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers rutin.
Mao menambahkan, pihak Filipina adalah pihak yang sering memprovokasi peningkatan situasi di Laut China Selatan.
Namun dia menegaskan bahwa pintu dialog masih terbuka.
#kontantv #kontannews #kontan #Filipina #china #lautchinaselatan #kapal
_____________________
Instagram:
https://www.instagram.com/kontannews/
Facebook:
https://www.facebook.com/kontannews/
Twitter:
https://www.twitter.com/kontannews/