Mualem Klarifikasi Isu Langkahi Presiden: Surat Bukan ke PBB!

KONTAN - https://www.kontan.co.id/

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memberikan klarifikasi terkait polemik surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh yang ditujukan kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

Pernyataan ini muncul di tengah pro dan kontra publik yang menilai langkah Pemerintah Aceh seolah melangkahi kewenangan pemerintah pusat. Polemik tersebut mencuat setelah beredar informasi bahwa Pemerintah Aceh mengirimkan surat permintaan bantuan langsung ke PBB.

Informasi ini kemudian memicu perdebatan, mengingat status bencana di Aceh masih berada pada level bencana provinsi dengan supervisi pemerintah pusat.

Mualem menegaskan, telah terjadi kekeliruan dalam pemahaman publik terkait surat tersebut.

Menurutnya, surat tersebut bukan ke PBB, tetapi ditujukan kepada LSM yang ada di Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem usai menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Penyerahan bantuan itu berlangsung di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Menanggapi pernyataan Gubernur Aceh, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan surat tersebut.

Ia ,menegaskan surat itu tidak ditujukan kepada PBB sebagai institusi internasional, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang berkantor dan menjalankan program di Indonesia.

Kebetulan kedua lembaga itu sudah memiliki program di Aceh. Menurut dia, UNDP dan UNICEF merupakan mitra strategis Pemerintah Indonesia yang selama ini terlibat dalam berbagai program pembangunan dan kemanusiaan, termasuk di Aceh.

Muhammad MTA menjelaskan, bahwa bencana yang melanda Aceh saat ini masih berstatus bencana tingkat provinsi. Dalam kondisi tersebut, pemerintah pusat tetap melakukan supervisi dan menjadikan penanganan bencana Aceh sebagai salah satu prioritas nasional.

Namun, sebagai pemerintah daerah yang menjadi pilar utama penanganan bencana, Pemerintah Aceh memandang perlu mengambil langkah-langkah strategis tambahan.

Salah satunya adalah mengundang lembaga-lembaga yang memiliki konsentrasi dan pengalaman dalam penanganan kebencanaan serta pemulihan pasca-bencana.

Langkah ini, kata dia, tidak terlepas dari pengalaman Aceh dalam menghadapi bencana besar sebelumnya, terutama tsunami. Pada masa itu, berbagai lembaga internasional seperti UNDP, IOM, dan UNICEF menjadi mitra penting Pemerintah Indonesia dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Muhammad MTA menyebut, hingga kini UNICEF masih memiliki program pendampingan perlindungan anak di Aceh yang berjalan setidaknya sampai April mendatang.

Sementara UNDP masih aktif di Indonesia dan memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan pascabencana.

Menrutnya, keterlibatan UNDP dan UNICEF diharapkan dapat mendukung pemerintah pusat yang melakukan supervisi, sekaligus membantu Pemerintah Aceh dalam menjalankan program prioritas penanganan kebencanaan.

Namun, narasi yang berkembang di publik seolah menggambarkan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim surat langsung ke PBB. Persepsi inilah yang kemudian memicu pro dan kontra di masyarakat.

#kontantv #kontan #kontannews
________________________________________