Kalangan Menengah Dipajak Lebih Tinggi, Orang Kaya Dimanja Lewat Family Office | KONTAN News
KONTAN - https://www.kontan.co.id/
Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pembentukan Family Office, sebuah inisiatif yang diharapkan selesai sebelum Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024.
Dengan membentuk Family Office, pemerintah berharap dapat menarik dana dari orang-orang kaya di luar negeri untuk ditempatkan di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan sedang membahas skema insentif pajak untuk menarik minat investor. Namun, insentif ini datang dengan beberapa syarat.
"Mengenai insentif pajak yang diberikan, investor juga ada kewajiban untuk investasi dari uang yang ditaruh di dalam negeri." kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Pemerintah sedang memperinci ketentuan teknis, termasuk berapa banyak uang yang harus disimpan dalam sistem keuangan Indonesia dan jumlah pegawai yang diperlukan untuk menjalankan Family Office.
Luhut bahkan terbang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk mempelajari model Family Office di sana. Salah satu kepastian hukum di UEA adalah keputusan akhir di pengadilan arbitrase yang bersifat final dan tak bisa digugat.
"Kalau ada mekanisme banding, nanti jadi sumber permainan oknum lagi. Kalau ada kepastian hukum, banyak investor yang datang dan menaruh uang di Indonesia." kata Luhut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan benchmarking terhadap Family Office di berbagai negara untuk belajar dari pengalaman mereka.
"Kami akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat Family Office di berbagai negara, jadi kita belajar dari situ." Kata Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan bahwa Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam memberikan fasilitas seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, tidak semua pihak setuju. Peneliti dari The Prakarsa, Bintang Aulia Lutfi, menyoroti bahwa insentif pajak untuk Family Office bisa menimbulkan ketidakadilan.
"Perlakuan pemerintah pada ragam kelas ekonomi saat ini tidak menjunjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." kata Bintang Aulia Lutfi
Bintang menyoroti bahwa pemerintah berencana menetapkan pajak yang lebih tinggi untuk kelas menengah-bawah, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025.
"Sebenarnya pemerintah memiliki miskonsepsi bahwa investor akan tertarik dengan kelonggaran yang diberikan. Negara dengan kemudahan berusaha dan good governance yang baik, justru akan menjadi pemenangnya dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI) seperti Singapura dan Brunei Darussalam.
Pemerintah Indonesia terus berupaya menarik investor asing dengan berbagai insentif, namun tetap harus menjaga keseimbangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kita tunggu bagaimana perkembangan dari rencana pembentukan Family Office ini.
#kontantv #kontan #kontannews #familyoffice #indonesia
_____________________
Instagram: https://www.instagram.com/kontannews/
Facebook: https://www.facebook.com/kontannews/
Twitter: https://www.twitter.com/kontannews/
Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pembentukan Family Office, sebuah inisiatif yang diharapkan selesai sebelum Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024.
Dengan membentuk Family Office, pemerintah berharap dapat menarik dana dari orang-orang kaya di luar negeri untuk ditempatkan di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan sedang membahas skema insentif pajak untuk menarik minat investor. Namun, insentif ini datang dengan beberapa syarat.
"Mengenai insentif pajak yang diberikan, investor juga ada kewajiban untuk investasi dari uang yang ditaruh di dalam negeri." kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Pemerintah sedang memperinci ketentuan teknis, termasuk berapa banyak uang yang harus disimpan dalam sistem keuangan Indonesia dan jumlah pegawai yang diperlukan untuk menjalankan Family Office.
Luhut bahkan terbang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk mempelajari model Family Office di sana. Salah satu kepastian hukum di UEA adalah keputusan akhir di pengadilan arbitrase yang bersifat final dan tak bisa digugat.
"Kalau ada mekanisme banding, nanti jadi sumber permainan oknum lagi. Kalau ada kepastian hukum, banyak investor yang datang dan menaruh uang di Indonesia." kata Luhut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan benchmarking terhadap Family Office di berbagai negara untuk belajar dari pengalaman mereka.
"Kami akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat Family Office di berbagai negara, jadi kita belajar dari situ." Kata Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan bahwa Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam memberikan fasilitas seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, tidak semua pihak setuju. Peneliti dari The Prakarsa, Bintang Aulia Lutfi, menyoroti bahwa insentif pajak untuk Family Office bisa menimbulkan ketidakadilan.
"Perlakuan pemerintah pada ragam kelas ekonomi saat ini tidak menjunjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." kata Bintang Aulia Lutfi
Bintang menyoroti bahwa pemerintah berencana menetapkan pajak yang lebih tinggi untuk kelas menengah-bawah, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025.
"Sebenarnya pemerintah memiliki miskonsepsi bahwa investor akan tertarik dengan kelonggaran yang diberikan. Negara dengan kemudahan berusaha dan good governance yang baik, justru akan menjadi pemenangnya dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI) seperti Singapura dan Brunei Darussalam.
Pemerintah Indonesia terus berupaya menarik investor asing dengan berbagai insentif, namun tetap harus menjaga keseimbangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kita tunggu bagaimana perkembangan dari rencana pembentukan Family Office ini.
#kontantv #kontan #kontannews #familyoffice #indonesia
_____________________
Instagram: https://www.instagram.com/kontannews/
Facebook: https://www.facebook.com/kontannews/
Twitter: https://www.twitter.com/kontannews/
Video Terkait
2018 © Kontan.co.id All rights reserved