Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bukan hanya soal gizi, tapi juga soal perputaran uang raksasa. Badan Gizi Nasional mencatat setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima sekitar Rp 500 juta setiap 12 hari, dengan 93% anggaran langsung turun ke dapur MBG. Dari total anggaran MBG 2026 sebesar Rp 268 triliun, sekitar Rp 240 triliun diklaim akan beredar langsung di daerah lewat 24.122 SPPG di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, dana yang sudah beredar disebut mencapai sekitar Rp 36 triliun dan diperkirakan tembus Rp 62 triliun pada Maret, menjadikan MBG sebagai salah satu instrumen stimulus ekonomi terbesar di tanah air.
BGN juga mengklaim skema ini menjamin penyerapan produk lokal, memberi kepastian pasar bagi hasil pertanian dan produksi daerah. Contohnya, petani wortel di Nusa Tenggara Timur disebut menikmati kenaikan harga hingga tiga kali lipat. Dampaknya tercermin pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang diklaim naik dari kisaran 102 menjadi 125, dan bahkan ditargetkan bisa menyentuh level 150 sehingga petani tak sekadar bertahan hidup, tetapi punya ruang untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan.
Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan perputaran dana puluhan triliun dalam hitungan bulan, MBG kini diposisikan bukan sekadar program gizi, melainkan instrumen stimulus ekonomi nasional. Pertanyaannya, apakah model penyaluran langsung ke SPPG ini benar-benar berkelanjutan dan efektif menjaga kualitas layanan serta akuntabilitas penggunaan anggaran? Ataukah justru akan memunculkan tantangan baru dalam pengawasan di lapangan?
#MakanBergiziGratis #ProgramMBG #BadanGiziNasional #SPPG #StimulusEkonomi #Petani #NilaiTukarPetani #APBN2026 #PanganLokal #KontanNews