Gelombang Kritik terhadap Akurasi Data BPS Semakin Menguat

KONTAN - https://www.kontan.co.id/

Badan Pusat Statistik atau BPS, saat ini tengah berada di bawah sorotan. Kritik terhadap akurasi data ekonomi dan kemiskinan yang baru dirilis oleh BPS semakin deras.

Pada 8 Agustus 2025, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, mengirim surat kepada United Nations Statistics Division dan United Nations Statistical Commission. Surat tersebut berisi permintaan investigasi dan peninjauan ulang atas data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dilaporkan sebesar 5,12%.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai data BPS tersebut tidak relevan dengan indikator makroekonomi lainnya, seperti indeks manufaktur dan kenaikan angka pemutusan hubungan kerja massal.

Ekonom dari Universitas Paramadina juga turut meminta BPS untuk membuka secara transparan metodologi dan asumsi perhitungan produk domestik bruto, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang dapat diverifikasi.

Lembaga The Prakarsa mengkritik metode penghitungan angka kemiskinan yang digunakan BPS. Mereka menilai metode tersebut sudah usang dan belum diubah sejak hampir tiga dekade lalu.

Peneliti Kebijakan Sosial The Prakarsa, Pierre Bernando Ballo, menyebut BPS masih mengandalkan metode berbasis moneter dengan mengukur garis kemiskinan makanan dan non-makanan.

Sigmaphi Indonesia juga merilis temuan bahwa pada 2023 masih terdapat 42,9% penduduk Indonesia, atau sekitar 118,73 juta jiwa, hidup dalam kondisi tidak layak.

Sigmaphi merekomendasikan pemerintah mengubah indikator resmi kesejahteraan dengan memasukkan hak dasar, serta menempatkan pemenuhan pangan dan perumahan sebagai prioritas.

#kontantv #kontan #kontannews #bps #dat
____________________